UU Cipta Kerja Sektor LH Perkuat Perhutanan Sosial, AMDAL Tetap Ada

Komitmen, Makassar – Ada beberapa informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja sektor Lingkungan Hidup untuk kita ketahui bersama. Pertama yaitu Amdal tetap ada dan diintegrasikan ke dalam Perizinan berusaha, sehingga memiliki 3 manfaat.

Manfaat tersebut antara lain memperpendek birokrasi perizinan, memperkuat penegakan hukum, serta adanya standardisasi penilaian Amdal oleh Tim Uji Kelayakan (TUK).

Memperpendek Birokrasi Perizinan, dengan kembali diintegrasikannya Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka yang semula pada UU 32 Tahun 2009 terdapat 4 tahapan yaitu: proses dokumen lingkungan
(AMDAL atau UKL UPL), persetujuan lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin Usaha; menjadi hanya 3 tahap yaitu:

  1. Proses dokumen lingkungan
  2. Persetujuan lingkungan
  3. Perizinan Berusaha.

Memperkuat Penegakan Hukum, dalam konstruksi Izin Lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, apabila ada pelanggaran, kemudian dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin,
maka yang dikenakan adalah Izin Lingkungan.

Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan. Dengan diintegrasikan kembali ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran yang akan terkena
konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Standarisasi Penilaian AMDAL oleh TUK. Dengan pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) oleh Lembaga Uji Kelayakan (LUK) Pemerintah Pusat maka akan dapat dipastikan bahwa proses penilaian Uji Kelayakan Amdal oleh TUK harus berjalan sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Partisipasi publik dalam rencana usaha dan/atau kegiatan khususnya dalam proses Amdal tidak dihapuskan dan tetap ada.

Undang-Undang Cipta Kerja menyempurnakan keterlibatan masyarakat menjadi lebih proposional dan fokusing dengan memprioritaskan
masyarakat terkena dampak tanpa meninggalkan partisipasi unsur masyarakat yang lain sepanjang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji di Amdal.

Komponen yang akan dilibatkan adalah LSM dan pemerhati yang memang selama ini sudah terlibat atau mengadvokasi masyarakat yang terkena dampak langsung.

Masyarakat tetap dilibatkan dalam proses penyusunan, dengan memprioritaskan masyarakat terkena dampak langsung. Selain itu Tim Uji Kelayakan juga melibatkan pihak lain yang relevan seperti LSM dan pemerhati lingkungan.

Agar tetap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik penyusun maupun penilai Amdal tetap harus memiliki sertifikat sebagai syaratnya.

Proses penilaian dan penyusunan Uji Kelayakan Amdal tetap melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan usaha. Amdal tetap ada, namun diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha.

Baca juga :   Diduga Tim Advokasi ANIR - LUTFI Catut Nama Praktisi Hukum Pangkep

Selanjutnya, dengan diaturnya Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja juga merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dengan begitu masyarakat di sekitar hutan dapat bekerja dengan perlindungan hukum yang jelas dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan. Hal ini juga sangat berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, misalnya pada petani madu, jahe, kopi yang memiliki nilai ekonomi.

Perhutanan Sosial pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan pada masyarakat sekitar hutan. UU Cipta Kerja juga mengakui hak dan keberadaan masyarakat hukum adat. Kawasan hutan dijaga secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan geografis Daerah Aliran Sungai serta keseimbangan lingkungan hidup berkelanjutan.

Seperti itu UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat pengelolaan perhutanan social dalam kaitan dengan penciptaan lapangan kerja sehingga membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan demi mewujudkan Indonesia Maju.

UU Cipta Kerja Sektor LH Perkuat Perhutanan Sosial, AMDAL Tetap Ada

Ada beberapa informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja sektor Lingkungan Hidup untuk kita ketahui bersama. Pertama yaitu Amdal tetap ada dan diintegrasikan ke dalam Perizinan berusaha, sehingga memiliki 3 manfaat.

Manfaat tersebut antara lain memperpendek birokrasi perizinan, memperkuat penegakan hukum, serta adanya standardisasi penilaian Amdal oleh Tim Uji Kelayakan (TUK).

Memperpendek Birokrasi Perizinan, dengan kembali diintegrasikannya Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka yang semula pada UU 32 Tahun 2009 terdapat 4 tahapan yaitu: proses dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL UPL), persetujuan lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin Usaha; menjadi hanya 3 tahap yaitu:

  1. Proses dokumen lingkungan
  2. Persetujuan lingkungan
  3. Perizinan Berusaha.

Memperkuat Penegakan Hukum, dalam konstruksi Izin Lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, apabila ada pelanggaran, kemudian dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, maka yang dikenakan adalah Izin Lingkungan.

Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan. Dengan diintegrasikan kembali ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran yang akan terkena
konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Standarisasi Penilaian AMDAL oleh TUK. Dengan pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) oleh Lembaga Uji Kelayakan (LUK) Pemerintah Pusat maka akan dapat dipastikan bahwa proses penilaian Uji Kelayakan Amdal oleh TUK harus berjalan sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga :   Mengangkat Suara HAM Dalam Sebuah Film Puisi

Partisipasi publik dalam rencana usaha dan/atau kegiatan khususnya dalam proses Amdal tidak dihapuskan dan tetap ada.

Undang-Undang Cipta Kerja menyempurnakan keterlibatan masyarakat menjadi lebih proposional dan fokusing dengan memprioritaskan masyarakat terkena dampak tanpa meninggalkan partisipasi unsur masyarakat yang lain sepanjang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji di Amdal.

Komponen yang akan dilibatkan adalah LSM dan pemerhati yang memang selama ini sudah terlibat atau mengadvokasi masyarakat yang terkena dampak langsung.

Masyarakat tetap dilibatkan dalam proses penyusunan, dengan memprioritaskan masyarakat terkena dampak langsung. Selain itu Tim Uji Kelayakan juga melibatkan pihak lain yang relevan seperti LSM dan pemerhati lingkungan.

Agar tetap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik penyusun maupun penilai Amdal tetap harus memiliki sertifikat sebagai syaratnya.

Proses penilaian dan penyusunan Uji Kelayakan Amdal tetap melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan usaha. Amdal tetap ada, namun diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha.

Selanjutnya, dengan diaturnya Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja juga merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dengan begitu masyarakat di sekitar hutan dapat bekerja dengan perlindungan hukum yang jelas dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan. Hal ini juga sangat berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, misalnya pada petani madu, jahe, kopi yang memiliki nilai ekonomi.

Perhutanan Sosial pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan pada masyarakat sekitar hutan. UU Cipta Kerja juga mengakui hak dan keberadaan masyarakat hukum adat. Kawasan hutan dijaga secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan geografis Daerah Aliran Sungai serta keseimbangan lingkungan hidup berkelanjutan.

Seperti itu UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat pengelolaan perhutanan social dalam kaitan dengan penciptaan lapangan kerja sehingga membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan demi mewujudkan Indonesia Maju.