PN Amurang Minsel Tolak Praperadilan Oknum Polhut Terlibat Illegal Loging

Komitmen, Manado – Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan, pada Rabu (15/9/2020) penyidikan tersangka HFP (47) ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya dengan Tersangka BJE (39) yang tertangkap tangan telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

HFP (47) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Polisi Kehutanan, yang saat ini bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Olehnya itu, berkas Penyidikan tersangka oknum Polisi Kehutanan HFP (47) atas kasus illegal logging di Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan penyidik KLHK Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melalui Surat Nomor: B-690/P.1.4/Eku.1/09/2020 tanggal 14 September 2020.

“Untuk selanjutnya tersangka segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Amurang Minahasa Selatan (Minsel),” ujarnya.

Dodi menambahkan bahwa HFP (47)  ditetapkan sebagai menyuruh tersangka BJE (39) untuk mengangkut kayu jenis cempaka ukuran 10,33 M3 telah diolah menjadi 253 bilah berasal dari Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Baca juga :   Nilai Ekspor Naik: Industri Manufaktur Kelautan dan Perikanan Menyumbang Sepuluh Persen di Tengah Pandemi Covid-19 dan New Normal

Tersangka HFP (47) dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H), Jo 55 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.

“Saat ini penyidik Gakkum KLHK bersama Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang mencari dan menghadirkan Tersangka HFP (47),” tambah Dodi.

HFP (47) ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor B/355/VIII/RES.10.2/2020/Ditreskrimsus tanggal  28 Agustus 2020 karena tidak kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Penyidik

Sementara, dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Perkara: Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK.

Baca juga :   Dunia Akui Komitmen Indonesia Turunkan Emisi GRK

Hakim Pengadilan Negeri Amurang menolak Gugatan Praperadilan dari Tersangka, hal ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr Tanggal 14 September 2020.

Mengingat tersangka HFP sampai saat ini tidak kooperatif maka Dodi mengatakan bahwa saat ini penyidik sedang menyiapkan langkah penyidikan lanjutan terkait dengan pengenaan tindak pidana menghalangi atau menggagalkan penyidikan.

“Saudara HFP harus dihukum seberat-beratnya sebagai aparat hukum, dia seharusnya memberikan contoh, bukan sebaliknya terlibat kejahatan illegal loging,” tandas Dodi.