MenLHK, Siti Nurbaya
FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

Komitmen, Jakarta – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. “Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 dipusatkan di Pakistan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1974 dan kali ini merupakan HLH ke-47 mengangkat tema ‘Ecosystem Restoration’,” kata MenLHK, Siti Nurbaya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam sambutannya menjelaskan bahwa kita akan terus berupaya untuk mengatasi masa-masa sulit pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Menteri Siti menambahkan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati oleh seluruh dunia dan sesuai mandat PBB bahwa puncak peringatannya dipusatkan di Pakistan.

“Majelis umum PBB telah mendeklarasikan bahwa tahun 2021 hingga 2030 sebagai dekade PBB restorasi ekosistem ekosistem. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan literatur dan informasi ilmiah dari berbagai ahli yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun ke depan merupakan periode terpenting yang diperlukan untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dekade restorasi ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia,” beber Menteri Siti yang ditayangkan langsung di medsos KLHK.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini saatnya untuk kita melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak reimagine, recreate, restore. Inilah momennya, kita tidak bisa mengembalikan waktu, tetapi kita bisa menanam pohon, menghijaukan alam dan lingkungan, mengubah pola konsumsi, membersihkan sungai dan pantai serta berbagai aktivitas positif lainnya dalam menjaga dan merawat lingkungan,” ungkap Menteri Siti. Ia berpesan, kita adalah generasi yang berdamai dengan alam.

Menurut orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, ekosistem didefinisikan sebagai dinamika yang kompleks suatu komunitas tanaman, hewan dan mikroorganisme serta lingkungan nir-hayati yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi.

“Ekosistem menurut konsep dasarnya merupakan interaksi dan saling mempengaruhi antara sistem ekologi dan sistem sosial membentuk ekosistem,” imbuhnya.

“Selanjutnya ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup,” ucapnya.

Sebagaimana dikatakan Menteri Siti, ekosistem itu mengandung keterkaitan antar berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumber daya, kemudian adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem atau kawasan.

“Pemanfaatan sumberdaya alam yang beragam dan tentu saja dalam hal ini akan mengandung dan menimbulkan berbagai konflik wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda-beda, artinya harapan dan keinginan terhadap lingkungan tersebut yang berbeda-beda, adanya sifat common property atau ciri-ciri umum yang terbuka dari sumberdaya alam termasuk di wilayah pesisir dan laut,” sambung MenLHK.

Prinsip dasar pendekatan ekosistem bertujuan, pengelolaan sumberdaya, penggunaan sumberdaya kehidupan semata-mata untuk kebutuhan masyarakat.

Lalu, pengelolaan di desentralisasikan pada unit terendah yang relevan atau tingkat tapak. Perlu mempertimbangkan adanya pengaruh dari ekosistem lain.

“Berikutnya ada manfaat potensial dan pemahaman pengelolaan ekonomi perlu dikoreksi dengan distorsi pasar yang mempengaruhi efek biologi, sehingga diperlukan insentif untuk mengembangkan konservasi, keragaman hayati dan penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan serta harus ada pemasukan memperhitungkan biaya dan manfaat lingkungan di dalam ekosistem kemudian memberikan prioritas pada fungsi dan struktur konservasi, kemudian ekosistem juga dikelola sebatas kemampuan daya dukung juga dikelola dalam waktu dan ruang yang tepat dan pengelolaan ekosistem harus diatur untuk jangka dan pertimbangan jangka waktu yang panjang, pengelolaan ekosistem juga harus bisa mengenali perubahan yang tidak terhindarkan sehingga dapat diantisipasi, kemudian perlu menjaga keseimbangan dan integrasi antara konservasi dan penggunaan keragaman hayati, informasi, termasuk keilmuan dan indegenous serta pengetahuan lokal, inovasi ataupun praktek-praktek kearifan lokal yang ada pendekatan sistem perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berbagai disiplin ilmu,” urai Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Hari lingkungan hidup yang mengangkat tema ‘Ekosistem Restoration’ ini sejalan dengan semangat dan langkah-langkah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan restorasi dan rehabilitasi hutan dan kawasan guna mendukung upaya mengatasi krisis perubahan iklim, memastikan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati harus bersifat secara berkelanjutan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya dalam pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan padat karya penanaman serta rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut, restorasi hutan untuk mengatasi krisis lingkungan elemen udara, air dan tanah atau tutupan lahan serta restorasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal nilai-nilai kebijakan, pendekatan program, pembiayaan dan teknis operasional berdasarkan kebutuhan lapangan dan untuk menjaga segenap tumpah darah dan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum tentu saja selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam upaya kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan.

MenLHK Siti Nurbaya menerangkan restorasi ekosistem dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat kita dalam kurun waktu 2015-2021, saat ini berupa pemulihan lahan dengan total area tidak kurang dari 4,69 juta hektar lahan dipulihkan termasuk mangrove dan gambut.

“Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem hutan dan lahan yang terdegradasi. Restorasi ekosistem juga dilakukan melalui bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE), salah satu bentuk pengelolaan hutan alam bekas tebangan atau logged over area (LOA). Restorasi ekosistem dimaksudkan untuk mengembalikan ekosistem hutan terdegradasi setelah dikelola dengan sistem tebang pilih dan tanam indonesia kepada kondisi yang semaksimal mungkin mendekati keadaan semula atau sebelum dieksploitasi dalam hal komposisi dan kondisi biodiversity atau keanekaragaman hayatinya,” Menteri Siti menandaskan.

Hal tersebut merupakan suatu perubahan paradigma pengelolaan hutan berorientasi penghasil kayu pada pengelolaan hutan berbasis ekosistem atau menjadi landscape, saat ini terdapat 16 unit manajemen restorasi ekosistem di hutan produksi dengan luas areal 622.861 hektar.

Restorasi ekosistem terdapat pada berbagai tipe ekosistem dengan persentase menurut luasannya yaitu ekosistem hutan dataran rendah 24%, dataran tinggi 14%, ekosistem mangrove 2%, ekosistem gambut 59% dan ekosistem rawa 1%.

“Pemerintah berupaya memperbaiki format restorasi ekosistem ini dengan pendekatan multi sistem multi usaha dan baik bagi pengelola dan multi benefit terutama bagi masyarakat dan bagi lingkungan itu sendiri pemerintah mendorong kegiatan kehutanan oleh masyarakat dan termasuk dunia usaha yang tidak lagi bersifat bisnis secara tunggal seperti kayu saja misalnya, namun sudah harus berubah multi usaha dan didorong untuk memberikan kontribusi lebih besar dan lebih luas berupa penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim yaitu untuk penurunan emisi gas rumah kaca.

“Tentu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam kegiatan dan perizinan multi usaha dengan insentif yaitu nilai ekonomi karbon. Keberhasilan pengelolaan secara terintegrasi ini akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya memenuhi kewajiban negara-negara anggota di dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga suhu bumi tidak boleh naik lebih dari 2 derajat Celcius, kita berusaha menahan sehingga tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius, penurunan emisi gas rumah kaca ini kita sebut sebagai komitmen negara kepada dunia,” tegasnya.

Menteri Siti Nurbaya melanjutkan membacakan sambutannya, yang menuturkan bahwa kegiatan restorasi ekosistem pada berbagai platform ataupun paparan berupa kebijakan operasional dan implementasinya berperan sangat penting dalam penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca maupun mempertahankan dan meningkatkan stok karbon di alam ini.

Sambungnya, indonesia berkepentingan dalam agenda perubahan iklim dan kondisi geografis, demografis dan sosial ekonomi yang rentan dengan berbagai risiko dan kejadian alam berupa banjir, longsor, kekeringan, kenaikan muka air laut serta kebakaran hutan dan hal-hal lain yang jelas-jelas merugikan perekonomian lingkungan dan kehidupan masyarakat secara umum oleh karena itu kita terus secara tertib sejak kesepakatan perjanjian paris atau paris agreement pada akhir tahun 2015 dan ratifikasi dengan undang-undang nomor 16 tahun 2016, kita melakukan langkah-langkah sesuai standar internasional.

“Sekretariat UNFCCC indonesia mempersiapkan berbagai instrumen kerja pengendalian perubahan iklim masyarakat upaya-upaya di lapangan seperti pengembangan program kampung iklim atau proklim dengan berlandaskan pada undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan pasal 33 serta peraturan perundangan pelaksanaannya dan melibatkan komunitas komunitas mangrove dan kemudian pencinta alam, komunitas konservasi dan lain sebagainya termasuk di dalam pengelolaan sampah anak-anak sekolah Adiwiyata,” pesan Menteri Siti.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk hal tersebut dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengendalian laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer dan gambut serta penurunan kebakaran hutan dan lahan dan rehabilitasi hutan dan mangrove, ekonomi sirkuler, pengembangan energi baru dan terbarukan, program kampung iklim,” seperti yang telah disebutkan Menteri Siti.

Dalam kaitan itu pula Menteri Siti menerangkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini dan kedepan tidak lain mendorong dan untuk dapat memajukan pembangunan hijau atau green ekonomy, green energy untuk green industry serta berkolaborasi dalam dan luar negeri. Kebutuhan masyarakat menurut kondisi yang realistis dengan upaya-upaya dunia usaha dalam ikut membantu penurunan emisi gas rumah kaca melalui usaha-usaha peningkatan kinerja industri optimisme Indonesia sudah dibuktikan dengan keberhasilan antara lain rendahnya tingkat deforestasi di tahun 2020 yaitu 115 ribu hektar pertahun dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya 400 ribu hektar/tahun, dan diawal 2000 an hingga 2-3 juta hektar/tahun.

“Sektor kehutanan akan mampu mencapai netral karbon ditahun 2030. Dan pada prospek lingkungan di sektor sampah juga sedang terus diupayakan penanganan dengan sistem sampah menjadi sumberdaya dan dengan daur ulang serta ekonomi sirkular, sebagai yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC 5 tahunan. Indonesia secara realis mempelajari berbagai pengalaman secara realitas upayakan untuk dapat betul-betul dicapai Indonesia hijau tanpa emisi pada tahun 2060 dan mungkin juga bisa lebih awal lagi,” harapnya.

Olehnya itu, pemerintah bekerja keras memikirkan dan memproyeksikan langkah-langkah implementasi ini secara sangat serius dari kebutuhan pembangunan yang harus ditopang dalam hal mendapatkan dukungan investasi dan teknologi serta pembiayaan yang cukup besar, kita harus memperhitungkan juga bahwa konsumsi listrik kurang lebih 46% dari seluruh sektor energi harus memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya asal tidak boleh, tidak seperti itu kita lakukan dengan pertimbangan pembangunan sesuai kebutuhan bagi masyarakat berkepentingan untuk memberikan kontribusi terbaik dan bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

“Hal-hal yang akan ditempuh oleh Indonesia pemerintah dan seluruh elemen bangsa penjuru tanah air yang tidak kalah penting dalam restorasi ekosistem yang berkelanjutan adalah kesadaran dan kepedulian elemen masyarakat seluruh elemen bangsa, komunikasi informasi dan edukasi yang masif dan sistematis merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi/Ahli, Dunia Usaha, Komunitas, LSM dan komponen-komponen masyarakat lainnya dalam satu arah sektor bagi kemajuan bangsa ini,” terangnya lagi.

“Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia 2021ini menjadi momen penting bagi kita untuk terus mengguggah, menumbuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal,” sebut Menteri Siti.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup sedunia 2021 ini MenLHK, Siti Nurbaya berharap dapat menambah semangat untuk terus memperbaiki diri dalam berperilaku adil terhadap lingkungan

“Hal itu tentunya membutuhkan dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat lokal sehingga masyarakat berdaya dalam mengatur dan mengelola lahan tempat mereka dengan lebih baik, pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi memajukan dan memberikan solusi lokal serta mendorong partisipasi aktif dalam restorasi ekosistem airnya,” tegas Menteri Siti yang merupakan alumni sekolah di Belanda dan selesai pada tahun 1988 ini.

“Saya juga melihat pentingnya kebersamaan ini karena koalisi adaptasi iklim yang dipimpin oleh negara Belanda dan Indonesia merupakan salah satu anggota koalisi adaptasi iklim dan kita mendorong untuk agenda-agenda mitigasi dan adaptasi sebagai agenda penting di dalam prakteknya,” kunci Siti Nurbaya.

Baca juga :   Latih Bela Negara, Skadron Udara 11 Sultan Hasanuddin Perkenalkan Baris Berbaris Kepada Siswa SMPN 14 Makassar