Memperkuat Peran Analis Kebijakan (pixabay)

Komitmen – Memperkuat peran analis kebijakan merupakan keunggulan setiap negara bangsa di seluruh dunia, hari ini dan masa yang akan datang ditentukan oleh kebijakan publiknya yang unggul (excellent).

Kebijakan publik merupakan hulu dari setiap kehidupan suatu komunitas yang disebut negara yang di dalamnya ada interaksi antara organisasi negara (publik), bisnis, dan sosial kemasyarakatan.

Negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Taiwan, Malaysia, dan China bisa maju karena membangun kebijakan publik yang unggul.

Sudah lebih dari satu dekade pemerintah melakukan serangkaian pembaruan tata kelola pemerintahan (governance reform).

Namun demikian, tampak jelas bahwa beberapa problem mendasar dalam tata kelola pemerintah belum banyak mengalami perubahan yang berarti. Sebagai contoh soal kualitas regulasi dan kebijakan.

Indikasinya dengan mudah dapat dilihat dari pendeknya usia perundangan, ketidakpuasan pemangku kepentingan terhadap peraturan dan kebijakan, tumpang tindih (overlapping) dan benturan antar regulasi dan kebijakan publik serta ketidakjelasan urgensi keberadaan suatu kebijakan publik.

Banyak peraturan daerah yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

Banyak undang-undang yang harus dibatalkan karena tidak lolos dalam judicial review setelah digugat oleh pemangku kepentingannya.

Banyak pula pejabat pemerintah yang harus berurusan dengan penegak hukum karena adanya indikasi penyalagunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau korupsi yang terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan peraturan dan kebijakan publik.

Baca juga :   Ketum LSP3M Gempar Indonesia Sulsel Sebut Pendataan Calon Penerima Bantuan Sesuai Kehendak

Kualitas kebijakan publik yang buruk tersebut berbanding terbalik dengan anggaran yang dikeluarkan untuk penyusunan Undang-undang maupun peraturan daerah.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan publik, baik kab/kota, provinsi dan pusat adalah sangat besar.  

Adapun penyebab dari semua itu  adalah proses pembuatan kebijakan dan regulasi yang seringkali tidak didukung oleh hasil analisis yang menyeluruh, berbasis pada bukti (evidence) yang solid, dan diarahkan oleh nilai dan kepentingan publik.

Analis kebijakan mendapatkan peran dan posisi yang strategis dalam pembuatan kebijakan di negara-negara maju para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang excellent yang memungkin mereka mengambil keputusan yang cepat namun efektif.

Sebagai contoh di Amerika Serikat ada istilah West Wing, sayap barat Gedung putih yang biasanya dihuni oleh para analis kebijakan.

Tugasnya memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil tersebut benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik.

Hal ini terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, perumus kebijakan biasanya menyusun agenda kebijakan berdasarkan apa yang menurut mereka penting.

Untuk kepentingan analisis biasanya mengandalkan para staf ahli, staf administratif, atau mereka yang berada pada posisi jabatan struktural. 

Padahal, sebagian besar dari mereka tidak memiliki kualifikasi dalam bidang analisis kebijakan publik.

Baca juga :   Potensi Gratifikasi Atas Penerimaan Dana Swasta Untuk Operasional Satgas 115

Olehnya itu pemerintah perlu memberi ruang kepada analis kebijakan dalam proses penyusunaan kebijakan agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan memberi manfaat pada publik sebagai obyek dari kebijakan.

Berdasarakan data dari LAN (2019) total fungsional analis kebijakan yang ada di Indonesia berjumlah 436 orang.

Analis kebijakan ini tersebar dibeberapa kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dengan rincian, provinsi (45), Kabupaten/Kota (34), kementerian (261), dan lembaga (96) orang. Jumlah ini tentunya masih kecil dan masih jauh dari komposisi yang ideal.

Guna mewadahi dan mengelola jaringan analis kebijakan yang tersebar diberbagai tempat tersebut, maka pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi dan mitra pembangunan mendorong terbentuknya profesi analis kebijakan yaitu Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) yang dilaunching pada 9 September 2016 di LAN Jakarta.

Profesi ini diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam mereformasi proses pembuatan regulasi dan kebijakan publik sehingga menjadi lebih inklusif, berbasis evidence, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penulis: Syarifuddin Umar

Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)