Koid, Indonesia – Berdiskusi secara daring mengulik Covid 19 dan Politik Indonesia bersama seorang Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar sebuah pengalaman baru. Terlebih diskusi ini berlangsung secara online, memanfaatkan saluran medsos WhatssApp Grup. Sementara, Hidayat Doe tak lain adalah Co-Faunder Rumah Produktif Indonesia sekaligus memandu diskusi daring sore itu.

Setidaknya cara cerdas ini mengurangi kesumpekan (hastag) di rumah saja, sekaligus menambah wawasan ditengah momok pandemic Covid-19 atau nama populernya Novel Coronavirus.

Ya, tepat sekali dosen tersebut adalah Sukri Tamma, selain mengajar di Departemen Ilmu Politik Unhas, ia adalah Wakil Dekan 2 FISIP Unhas tentunya.

Diskusi online ini digagas oleh Yanuardi Syukur merupakan Founder RPI dan sudah belangsung untuk keempat kalinya, mengusung tema tak kalah menarik dari dua episode sebelumnya, yaitu “Covid -19 dan Politik Indonesia”. Rabu, 1/04/2020.

Sukri Tamma, menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok pikiran yang dapat membuka ruang dikusi lebih jauh diantara kita semua. Dalam konteks politik permasalahan pandemi Covid -19 memang cukup menimbulkan pro dan kontra. Selain karena permasalahan ini menjadi keprihatinan dunia, kondisi ini juga memberikan ancaman cukup besar pada kelangsungan hidup manusia terkait dengan potensi dan resiko fatal yang bisa terjadi akibat pandemic covid-19.

“Kondisi ini menyebabkan seluruh elemen masyarakat kemudian terimbas baik langsung maupun tidak langsung secara cukup massif. Kondisi ini kemudian menempatkan pemerintah dalam kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, ancaman penyebaran virus ini yang cukup besar sangat mengancam kondisi kesehatan dan bahkan mengancam jiwa manusia, sehingga masyarakat diharapakan untuk dapat mengurangi aktivitas bahkan meniadakan beberapa aktivitas yang berpotensi menjadi ruang poenyebaran virus ini. Namun di sisi lain, hal tersebut ternyata juga membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,” kata Alumni Ilmu Politik Universitas Bonn Jerman.

Sukri menambahkan, secara sosial kebijakan, social distancing dan individual distancing memiliki efek samping yang cukup signifikan yakni timbulnya sikap kecurigaan diantara sesama anggota masyarakat yang bahkan mengarah pada adanya kecenderungan pengucilan terhadap mereka yang dianggap atau dicurigai terpapar virus ini.

“Akhirnya hal ini sangat berpoetnsi menimbulkan ketegangan sosial. Di sisi lainnya lagi, terdapat kondisi pada aspek perekonomian yang mengalami imbas sangat signifikan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan isolasi parsial atau kebijakan social distancing karena menjadikan masyarakat lebih banyak beraktivitas secara internal yang memberi pengaruh pada sisi ekonomi terutama perdagangan. Memang para pedagang dari beberapa sektor komoditas menikmati “keuntungan” akibat pandemic virus ini karena harganya yang beranjak naik bahkan sangat diperebutkan,” jelas Sukri Tamma.

Baca juga :   Begini Aturan Main dan Niat Sholat Jenazah

Namun, akibat lainnya dalah adanya kelangkaan barang kebutuhan masyarakat yang menimbulkan kerawanan sosial baru, dalam situasi dimana pandemic virus seolah mengancam di berbagai penjuru lingkungan tempat hidup masyarakat. Hal ini kemudian tentu menjadikan pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang tepat dan pada saat bersamaan diharapkan dapat menimbulkan ketenangan warga masyarakat serta kestabilan konteks social ekonomi masyarakat.

“Sama sepertu isu-isu lainnya, dalam konteks politik, permasalahan pandemic covid 19 ini juga membuka jalan bagi pihak-pihak “oposisi” pemerintah dalam “menyerang” kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjawab setia permasalahan termasuk dari pihak-pihak yang cenderung memandang sikap dan kebijakan pemerintah secara skeptis,” tandasnya.

Salah satu kebijakan terbaru dari penyelenggara negara adalah kesepakatan untuk menunda proses dan tahapan pilkada. Di satu sisi hal ini tentu didasarkan pada keinginan untuk menjaga agar potensi kerumunan massa dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan penyebaran virus corona ini dapat dicegah, apalagi banyak institusi yang saat ini tidak dapat berkerja maksimal termasuk istitusi penyelenggra pemilu serta mereka yang terlibat dalam proses ini.

“Sehingga ini menjadi pilihan rasional,” singkatnya. Namun sebagai sebuah kebijakan tentu saja, hal ini tetap saja akan menimbulkan efek lain yang mungkin dipandang sebagaian orang ada di sisi negatif, misalnya memperpanjang waktu akan membutuhkan biaya lebih besar yang tentu akan berimbas pada setiap elemen yang terlibat didalamnya. Dengan demikian memang sama dengan isu-isu lain dalam politik, setiap isu atau fenomena atau permasalahan yang dihadapi masyarakat akan menimbulkan sikap pro dan kontra.

“Pada titik ini, tentu saja diharapkan masyarakat dapat mencermati secara lebih dalam konteks alasan dibalik sikap-sikap yanga ada pada tiap pihak dalam menyikapi situasi yang ada,” ujar Sukri.

Bagi pemerintah ini tentu merupakan tantangan tersendiri karena situasi ini cenderung menjadi “wabah” internasional sehingga pemerintah tidak hanya akan dicrmati segala tindakanyya oleh masyarakatnya namun juga dari dunia internasional. hal ini. Oleh karena itu, pemerintah tentu akan senantaisa mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan yang paling sesuai untuk kondisi yang dihadapi. “Tentu saja akan ada pihak yang merasa kebijakan tersebut mungkin memiliki banyak kelemahan dan sebagainya, namun dari sisi pemerintah tentu saja fokusnya adalah memastikan kredibilitasnya dalam menjaga kepentingan masyarakat harus yang utama,” urainya lanjut.

Baca juga :   Polisi Amankan 6 Pelaku Pembunuhan Wartawan di Mamuju Tengah Sulawesi Barat

Di sisi lain, kata Sukri Tamma bagi mereka yang tidak berada di sisi pemerintah, setiap kebijakan yang dikeluarkan senantaisa memiliki sisi oposisinya..memang tidak ada satu kebijakan yang dapat diambil dan secara paripurna akan menyelsaikan maslaha yang dihadapi bangsa saat ini, karena itu teta saja ada sisi lemahnyanya. pada titik inilah pemerintah akan terus ditantang untuk memaksimalkan kebijakan yang diambilnya dengan berorientasi pada kemanfaatan bagi sebanyak mungin masyarakat.

Jadi menurutnya, kondisi pandemi virus covid 19 memang akan membuka ruang “dua wajah” kebijakan bergantung pada siapa yang melihatnya. Namun secara praktis yang dibutuhkan saat ini adalah keinginan semua warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya bersama dengan pemerintah menghadapi pandemi ini.

“Bagi masyarakat saat ini, tentu saja yang paling dibutuhkan adalah sikap tepat dan kepastian dari pemerintah untuk memastikan proses ini dihadapi dengan serius, dan lepas dari upaya pihak-pihak tertentu yang mungkin akan mencoba “mengambil manfaat” dari kondisi pandemi ini,” ucap Dosen muda ini.

Pada akhirnya, kondisi pandemi virus covid 19 ini diharapkan menimbulkan keprihatinan bersama dari setiap elemen bangsa, bahwa mungkin beberapa kalangan melihatnya sebagai peluang untuk mengambil “keuntungan politik” atau “keuntungan ekonomi” di dalamnya barangkali tidak dapat dihindarkan meski hal tersebut sebenarnnya dapat menyinggung aspek kepedulian sosial kita.

Jadi pada prinsipnya, pandemi ini secara politik memang memiliki potensi dampak yang luas, namun hal tersebut bukan tidak memiliki jalan keluar, disinilah pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya seharusnya bersinergi.

Terimakasih ilmunya, ini tidak akan bisa dibeli dengan uang. Apalagi uang rupiah saat ini mulai “krisis kepercayaan”.