Ksatria Muda Indonesia

Komitmen, Bima – Ksatria Muda Indonesia Bima menggelar unjuk rasa dengan menduduki kantor Walikota Bima, guna menolak kehadiran minimarket Alfamart.

Menurut organisasi Ksatria Muda Indonesia, beredarnya informasi akan kedatangan mini market seperti Alfamart di kota Bima, akhir-akhir ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Hal ini tentu menjadi polemik bagi pedagang kecil dan menengah.

Tidak ketinggalan, Organisasi Ksatria Muda Indonesia ikut menolak dan mengecam melalui unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bima  atas informasi tersebut pada Selasa, (13/1/2021).

Karena tidak lekas mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak Walikota Bima, Ksatria Muda Indonesia Bima dan mahasiswa sempat beberapa saat menduduki Kantor Walikota dan mengamuk.

Menurut Rian Hidayar selaku Korlap Ksatria Muda dalam orasinya, Pemerintah kota Bima mesti fokus dan tidak merencanakan hal lain, berpikiran matang dan melakukan diskusi dengan akademisi dan mahasiswa serta mensosialisasikan  seperti menghadirkan dan memberikan izin adanya Alfamart di Kota Bima.

“Keberadaan Alfamart akan berdampak pada pemerasan pedagang kaki lima. Di sisi lain keuntungan yang dihasilkan oleh alfamart tentu akan dibawa keluar dari Kota Bima dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat kota Bima artinya ialah akan memiskinkan,” tutur Rian.

Baca juga :   Bupati Tapsel Serahkan Hadiah Kepada Tukma Ayunda Sari, Juara 2 Hafiz Qur'an 5 Juz

Aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi kericuhan antara Satpol-PP dan Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, karena merasa kesal aksi mereka tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah setempat.

Setelah beberapa jam menggelar aksi, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib

Berikut pernyataan sikap Ksatria Muda Indonesia (KMI) pada unjuk rasa menolak kehadiran Alfamart.

Sehubung dengan adanya persetujuan dari Pemerintah Kota Bima untuk memberikan izin usaha kepada Alfamart yang akan diberikan 11 titik di kota Bima.

Berangkat dari masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kota Bima saat ini dan sesuai dengan amanat UUD 1945. pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dan juga sebagaimana amanat peraturan presiden tentang penataan pusat pembelanjaan toko modern diatur dalam pasal 4 ayat 1 pendirian pusat pembelanjaan dan toko modern wajib:

  1. Memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,
  2. Memperhatikan jarak keberadaan pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  3. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
Baca juga :   Ini Sejarah Hari Polisi Hutan se-Dunia

Maka dengan ini kami dari Ksatria Muda Indonesia Bima meminta kepada pemerintah kota Bima,

  1. Menolak penataan toko modern atau Alfamart di kota Bima.
  2. Meminta kepadan pemerintah walikota bima membuat surat pernyataan penolakan secara resmi terhadap Alfamart di kota Bima.
  3. Bilamana tuntutan kami tidak di indahkan sekarang juga atau dalam waktu tertentu maka kami akan melakukan gerakan yang lebih besar setelah ini.