FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

Komitmen, Sulawesi Selatan – Sistem Informasi Aplikasi Persuratan (SIAP GAKKUM) akan segera diluncurkan untuk diimplementasikan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (Balai Gakkum LHK) wilayah Sulawesi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Tata Usaha Balai Gakkum, Achmad Yusuf Arief SH MH, saat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXX Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kemendagri Makassar Jalan Paccerakkang, Makassar pada Selasa 14 Mei 2019.

SIAP GAKKUM menurutnya adalah Sistem Informasi Tata Surat Berbasis Web dan Mobile yang merupakan sistem informasi berbasis web dan mobile yang digunakan untuk pembuatan surat masuk, pengelolaan surat masuk, surat keluar dan surat disposisi.

“Sistem ini diterapkan dalam bentuk web dan mobile agar memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaan dimanapun dan kapanpun,” kata Achmad Yusuf.

SIAP GAKKUM, kata dia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru.

Achmad Yusuf menyatakan bahwa, “Teknologi Informasi dan Internet mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional yang menekankan kepada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan, menuju paradigma e-government,”

Baca juga :   Asset Recovery, KPK Setorkan Aset Bowo Sidik Hasil Korupsi Ke Kas Negara

Paradigma e-government tersebut menekankan kepada membangun jaringan yang terkoordinasi, kerjasama eksternal, dan orientasi pelayanan kepada customer atau masyarakat sebagai fokusnya.” sambungnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, TI menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial pemerintahan.

Dibeberkan Achmad Yusuf, kepemerintahan yang baik (good government), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan tuntutan akan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah.

“Teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas termasuk menjunjang administrasi perkantoran,” ujarnya.

“Setiap instansi pemerintah seharusnya didukung sistem administrasi memadai.” Tegas Achmad Yusuf.

Lebih lanjut dijelaskan Achmad Yusuf, untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai.

Baca juga :   Mansur Gani: Demonstrasi Oke, Mari Jaga Persatuan, NKRI Harga Mati

“Karena kesempurnaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting di setiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi,” Ungkapnya.

“Dalam era teknologi informasi, penyelesaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintah sudah merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan melaksanakan implementasi aplikasi tata naskah dinas elektronis di lingkungan instansi pemerintah.

“Dengan adanya SIAP GAKKUM di Balai Pengamanan dan Penegakanan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien,” pungkasnya.