Jacob Ereste
FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

KomitmenBocornya 279 juta data warga bangsa Indonesia menunjukkan betapa lemahnya pertahanan dan ketahanan nasional kita dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Sebab dalam bidang data meliputi segenap aspek kehidupan. Mulai dari kejahatan fisik hingga non fisik bisa diketahui, dipelajari dan dipahami kelemahan untuk kemudian diserang serta dikuasai secara langsung maupun tidak hal-hal yang bisa didapat atau untuk dimanfaatkan oleh pihak lain.

Agaknya, dari kebocoran data ini jelas memperlihatkan kelemahan pertahanan dan ketahanan nasional bangsa dalam geopolitik, geoekonomi dan geobudaya yang sangat mengkhawatirkan. Sementara pemantauan dari berbagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga dan melindungi himpunan data sepenting itu, lebih asyik memainkan peranannya hanya untuk mengkadali warga bangsa sendiri yang kritis nemberi masukan dan saran guna melakukan perbaikan pada tata kelola bangsa dan negera ini.

Dari kasus kebocoran data warga bangsa Indonesia ini seperti diakui
Kemendagri hingga merasa perlu angkat bicara, (esiatimes.Com, 21 Mei 2021) juga mengindikasikan pemerintah berbagai pihak dalam mengelola pemerintahan dan negara Indonesia ini cenderung untuk melepas tanggung jawab pada pihak lain, bukan lantas mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah yang telah membuat keresagan dan ketakutan itu bagi warga bangsa Indonesia yang bisa dipandang sebelah mata bagi bangsa-bangsa lain dalam tata pergaulan dunis yang semakin mengglobal. Tanpa batas !

Budaya Neo-liberal yang mengusung sifat dan sikap dari kapitalism semakin dalam menghunjamkan cengkeranannya di negeri ini. Agaknya, sebab musababnya lantaran kita terpesona dan lalai pada sihir neolib yang menjajakan kapitalisme sambil melakukan insinuasi lewat beragam jurus yang semakin memabukkan bangsa kita dan terkagum-kagum dengan asesorisnya yang kemilau hingga makin mengesankan bahwa kita sesungguhnya masih berada di kelas dua.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang seharusnya tidak tinggal diam. Namun tidaklah bijak terus dibuk melemparkan tanggung jawab dari kebocoran data kita itu kepada pihak lain. Jadi janganlah seperti saat menghadapi musibah dari kebakaran besar yang sedang melahap kampung kita, lalu sibuk mencari asal muasal apinya. Padahal akan lebih bijak memadamkan api itu terlebih dahulu agar korban yang dilahapnya tidak semakin banyak yang dilumatnya.

Kerja cepat dari Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan analisis terkait bocornya ratusan juta data tersebut patut dihargai.

Bocoran data yang beredar dan berceveran ke mana-mana itu pun segera diyakinkan tak berasal dari Dukcapil, papar sang Dirjen, pada hari itu juga, Jumat (21/5/2021). Meski yang sangat diharap adalah bagaimana caranya agar data yang berceceran itu bisa segera diamankan, kalau pun tidak lagi dapat dikembalikan pada penyimpanan yang aman.

Yang diketahui publik, data itu telah dijual eceran secara online di forum hacker Raid Forums, lengkap berikut NIK, nama, alamat, nomor telepon, hingga gaji. Pelakunya pelaku dengan nama user Kotz masih terus menjajakan lewat iklan di website-nya.

Data yang dikemas dalam bentuk file CSV (comma-separated value) diecer dalam jumlah 1.000.000 rows.

Jika jebolnya data privasi warga bangsa kita ini dapat dipahami sebagai bagian dari perang asimetris itu, maka inilah sesungguhnya tantangan yang bagi para buzzer untuk diberi pekerjaan baru, bukan berkutat di kandangnya sendiri. Dan pemerintah Indonesia pun akan lebih terpuji dan dikagumi atau bahkan akan mendapat didukungan penuh dari segenap anak bangsa untuk memerankan fungsinya ikut membangun ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara dari segenap sergapan yang bisa membuat lemah bangsa dan negara kita.

Apalagi untuk Kementerian Komumilasi dan Informasi yang paling kompeten seperti Badan Inteligen Negara (BIN) tak perlu merasa kebakaran jenggot. Sebab dari 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor itu jelas termasuk data dari orang per orang yang juga ikut jadi pengendali dari kelangsungan republik ini.

Bocornya 279 juta data penduduk Indonesia ini sudah dapat dipastikan berasal dari twitter BPJS Kesehatan. Lalu siapa saja oknumnya yang lalai dan ceroboh itu, sehingga data privasi semua penduduk kita bisa dibeber dan dijadikan komoditi untuk beragam macam itu. Tak hanya politik, ekonomi dan budaya dapat terkuak dari data tersebut.

Karena itu lengkah cepat untuk memburu dan menangkap prmiliki akun bernama kotz yang telah mengkomersiadata ini lewat forum online Raidforums.com pada 12 Mei 2021 lalu, harus segera ditangkap.

Tak lagi perlu merinci bila 20 juta dari data lainnya itu juga menampilkan foto pribadi kita mading-masing. Dari satu juta data yang dijadikan contoh itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat bangsa kita jadi bulan-bulanan mereka yang ingin merusak bangsa dan negara kita.

Jiks bandrol dari 297 juta data itu cuma dihargai 0,15 Bitcoin atau sekitar Rp87,6 juta. Artonya nilai perorang dari bangsa kita tidak lebih dari Rp 3,- saja.

Amboi, betapa tendahnya nilai bangsa Indonesia murahnya atas kecerobohan dan kelalaian dari segelintir orang yang sangat mungkin punya orientasi yang sama dengan penjahat-penjahat kakap sekaliber dunia itu.

Lantas apa komentar BPJS Kesehatan yang dituding menjadi biang dari jebocoran data ini ?

Cukupkah sekedar pengakuan dari rasa kualat kepada rakyat ini dengan mengatakan sedang melakukan penelusuran seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi yang justru terkesan tertutup untuk komunikadi dan informasi yang patut didapat oleh publik kita ?

Pihak BPJS Kesehatan yang telah dituding jadi sumber kebocodan data ini harus bertanggung jawab mengatasinya tanpa pembiaran dan pangku tangan dari pihak lain.

Sebab kebobolan data serupa ini harus menjadi tanggung jawab semus pihak, termasuk lembaga sandi negara dan BIN untuk membuktikan kafasitas serta kalibernya tak cuma sekelas kampung.

Pigak BPJS Kesehatan cuma dapat memastikan untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memberi perlindungan data yang lebih baik dan maksimal.

Jacob Ereste
(Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Federasi Bank, Keuangan dan Niaga (F.BKN) K.SBSI/Aktivis/Buruh).

Jakarta, 22 Mei 2021

Baca juga :   Berfikir Positif Termasuk Ibadah Terbaik