Beredar Petisi Vaksinasi
FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

Komitmen, JakartaBeredar petisi menolak Kartu Vaksin, Netty, memberi tanggapan menyikapi dengan bijaksana dan jangan menjadi kebijakan diskriminatif.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar menyikapi dengan bijaksana  petisi  penolakan kartu vaksin yang telah ditanda tangani lebih dari 32 ribu orang.

“Pemerintah  tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok  masyarakat yang menyetujui petisi penolakan  kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Sikapi dengan bijaksana dan jadikan  sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi,” kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (11/09/2021).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, adanya petisi tersebut  justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi.

“Misalnya soal cakupan masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Berdasarkan data 8 September lalu,  baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama,  sementara yang menerima dosis kedua hanya 19,07 persen. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak vaksinasinya,” ujarnya.

Dengan realisasi target yang masih rendah, lanjut Netty,  bagaimana mungkin semua orang  diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk beraktivitas di tempat  publik. “Jangan sampai kewajiban kartu vaksin jadi kebijakan yang diskriminatif bagi masyarakat yang  belum divaksin. Pastikan ada solusi yang bijaksana”

Baca juga :   Lagi, KKB Bagikan Ribuan Masker Gratis

Dalam pandangan Netty,  ada banyak sebab yang membuat  masyarakat belum divaksin, antara lain,  kesulitan untuk mendapatkan vaksin gratis,  terkendala komorbid, atau belum lama sembuh dari terinfeksi Covid-19.

“Belum lagi soal NIK  error yang menghambat vaksinasi. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi  pemerintah guna memperbaiki sistem penunjang,” tambahnya.

Selain itu kata Netty orang dengan  komorbid juga harus mendapatkan perhatian khusus karena tidak atau belum boleh divaksin.  “Jika memang harus  membawa surat keterangan dokter, maka pastikan   mudah diakses dan  tidak ada pemungutan biaya,” ungkapnya.

Persoalan  lain  yang membuat masyarakat belum memiliki kartu vaksin, kata Netty, adalah aplikasi pedulilindungi yang digunakan untuk mendapatkan kartu  vaksin seringkali tidak bisa digunakan atau error.

“Ada kasus di mana penumpang pesawat gagal terbang gara-gara aplikasinya error. Lalu keamanan data di aplikasi tersebut juga menjadi sorotan publik karena diduga bocor. Akhirnya masyarakat enggan mengisi aplikasi dan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin,” tambahnya.

Baca juga :   LBH Salewangang Kecam Tindakan Refresif di Depan Kantor DPRD Maros

Hal-hal semacam itu, menurut Netty, harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak menurunkan   kepercayaan masyarakat yang dapat memperlambat tercapainya kekebalan populasi.

“Kebijakan penggunaan kartu vaksin  maupun aplikasi pedulilindungi harus ramah  ke semua kelompok masyarakat. Bukan hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga  yang di desa. Apakah memang penggunaan aplikasi itu bisa diterapkan kepada mereka yang tidak terkoneksi internet maupun smartphone? Bahkan di kota seperti Jakarta pun masih ada pekerja harian dari desa yang tidak memiliki smartphone,” katanya.