FacebookTwitterEmailGmailWhatsApp

Penulis: Mulya Budi, Korwil Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)


Asosial Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Wilayah Sulsel menjawab kritik tajam Susi Pudjiastuti terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa; ekspor benih bening lobster menekan kegiatan budidaya. Namun, menurut ANLI Sulsel justru upaya ekspor benih Bening bersyarat restocking merupakan upaya sistematis untuk bisa surplus hasil lobster budidaya.

Kalau dulu Susi Pudjiastuti hanya bisa melarang, tanpa mitigasi dan solusi. Artinya, kebijakan Susi Pudjiastuti dulu masa menjadi menteri KKP tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi yang berdampak pada nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melegalkan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Permen itu ditanda tangani Menteri KKP per 4 Mei 2020 dan sudah masuk dalam Lembaran Negara yang disetujui Menteri Hukum dan HAM. Ekspor ini hanya sementara waktu, sembari menunggu kesiapan para investor, pengusaha, organisasi lobster untuk kegiatan budidaya.

Namun, mendapat sorotan tajam dari rivalitasnya Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Kritik keras itu ditujukan kepada Menteri KKP sekarang Edhy Prabowo, melalui akun media sosial Twitternya.

ANLI Sulsel angkat bicara memberi penjelasan, bahwa: ada banyak catatan penting dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tersebut, yakni: Pertama, harga benih bening lobster diatur; Kedua, kewajiban pengekspor benih bening lobster untuk membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Baca juga :   Audiensi ke Pangdam Hasanuddin, GM Pertamina MOR VII Perkenalkan Aplikasi MyPertamina

Ketiga, syarat pengajuan pengekspor; Keempat, Biaya Penyelenggaraan Layanan; Kelima, kewajiban investor, pengusaha, kelompok dan siapapun pengekspor untuk melakukan kegiatan budidaya, yakni: berkewajiban kembangkan budidaya lobster melalui alih teknologi kepada para pembudidaya lobster di Indonesia.

Dari kelima syarat diatas, mestinya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengamati dan mengkaji terlebih dahulu sebelum berkomentar. Artinya, harus banyak analisis. Supaya dapat dipahami secara detail.

Justru ada upaya restocking dan kegiatan budidaya terlebih dahulu oleh 9 perusahaan yang mendapat kuota, itu pertanda lebih baik. Artinya, terlebih dahulu budidaya daripada eksport benih bening lobster. Kegiatan ekspor dilakukan setelah 20 – 30 bulan kedepan dilakukan, setelah berhasil budidaya. Maka, dalam waktu 3 tahun mendatang diprediksi akan Surplus hasil budidaya Lobster.

Hal ini untuk menjawab Susi Pudjiastuti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meradang pasca mengetahui ekspor benih lobster diizinkan oleh pemerintah. Ia pun melayangkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan tersebut.

Baca juga :   Kasus Penggerebekan PSK Oleh Andre Rosiade, Andriansyah : Mungkin Niatnya Baik, Tapi Kurang Tepat

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat merusak sumber daya laut Indonesia. Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir orang yakni sembilan perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan ekspor benih lobster ke luar negeri.

Ya tentu Ibu Susi Pudjiastuti ada benarnya untuk menyeimbangkan kebijakan. Kadang pemerintah juga perlu kritik tajam. Tetapi, jangan sampai juga, seperti tahun 2017 Susi Pudjiastuti melaporkan Rusdianto Samawa karena tak suka dikritik, bahkan Ibu Susi pun terkesan otoriter dan satu arah tanpa mau dialog. Ya semua sama-sama taulah.

Sekarang beliau mengeritik Menteri KKP sekarang, tentu harus ada porsinya. Karena beliau mantan menteri KKP juga, mestinya menempuh jalur dialog yang asyik dan lugas bersama menteri KKP sekarang, Pak Edhy Prabowo. Metodenya kan banyak, bisa sambil makan pisang goreng atau nasi goreng.(*)