komitmen.id

Tidak Kantongi Izin Lingkungan, Puskesmas Lau Langgar UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012

Komitmen, Maros – Puskesmas Barandasi Kecamatan Lau Kabupaten Maros pimpinan dr. Sinar Kapus, disinyalir telah membuang limbah (B3) di sembarang tempat, Pembuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dapat dijerat pidana dengan sanksi denda mencapai Rp 3 miliar.

Sementara itu, produsen limbah B3 yang tidak mengolah limbahnya dapat didenda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar.

Adapun berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2009, diatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah yang dihasilkannya.

Setiap orang yang menghasilkan limbah (B3) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sementara itu, dalam Pasal 104 disebut bahwa setiap orang yang membuang limbah secara sembarangan dapat didenda maksimal Rp 3 miliar dan penjara maksimal 3 tahun.

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ditempat terpisah salah seorang masyarakat yang engan disebutkan namanya, senin (22/07/2019) mengatakan sungguh sangat disayangkan, kebijakan yang dilakukan oleh awak menajemen pihak puskesmas lau dengan membuang limbah (B3) dengan berbagai macam produk obat medias dengan menampung di seberang tempat, padahal pihak awak menajemen puskesmas lebih mengetahui tentang kesehatan.

Alat dan obat medis yang dibuang karena tidak terpakai atau kadaluarsa disebut sebagai sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat/cair namun, sampah ini harus dikelola dengan baik agar tidak tercemar dan mengancam bahaya bagi masyarakat sekitar.

Pada dasarnya, sampah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (“Puskesmas”) biasa dikategorikan sebagai sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengelola puskesmas mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah, tempat pembuangan limbah (B3) yang biasanya di kelola ileh pihak ke 3 dan setiap saat dalam pengawasan dinas lingkungan hidup

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP 81/2012”). Dalam PP 81/2012, Pengelola fasilitas lainnya melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penampungan sampah dan pengolahan sampah Puskesmas.

Tumpukan limbah medis

Kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah, termasuk sebagai penanganan sampah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu pihak puskesmas atau pihak lain yang ditunjuk secara khusus dalam penanganannya.

Jika Puskesmas Lau tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp100 juta hingga Rp5 miliar (Pasal 40 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah).

Perlu diketahui juga bahwa kemasan obat-obatan dan obat-obatan kadaluarsa termasuk sebagai sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Jika yang dibuang oleh pegawai puskesmas tersebut adalah obat-obatan kadaluarsa dan kemasan obat-obatan yang merupakan limbah berbahaya, maka bisa terkena pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).

Secara umum Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) mengatur sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Mengenai limbah medis, yang dibuang oleh management puskesmas lau secara sembarangan harus ditindak tegas dan meminta agar puskesmas yang membuang limbah medis sembarangan ditindak tegas. Sebab dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Terkait limbah medis ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Maros seyogyanya melakukan pemantauan dan pengawasan setiap saat kepada seluruh aktivitas prlayanan yang menggunakan pasilitas obat inatan medis, karena permasalahan pengelolaan limbah medis tidak diawali dengan komitmen bersama. bahwa dalam PP 18/1999 sudah ada standar baku, dimana setiap rumah sakit/puskesmas harus memiliki tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan limbah, sedangkan puskesmas tidak boleh membuang limbah medis di sembarang tempat.

pihak puskesmas lau untuk tidak membuang sampah medis sembarangan. Sebab ada sanksi pidana jika melanggar ketentuan tersebut. Selain sanksi pidana, jika terbukti dengan sengaja membuang sampah medis sembarangan, maka akan ada sanksi berupa pencabutan izin beroperasi puskesmas tersebut sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1024/Menkes/SK/X/2004 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Saya rasa dua aturan ini menjelaskan dengan lengkap apa yang harus dilakukan sebuah rumah sakit, Puskesmas ataupun Klinik.

banyak fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas ataupun pelayanan kesehatan lainnya yang belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dikhawatirkan, limbah B3 tersebut langsung dibuang begitu saja tanpa melalui proses sterilisasi dan pengolahan lebih lanjut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuatrn Maros menegur dan menindak tegas yang didahului dengan mengumpulkan seluruh pengelola fasilitas kesehatan untuk diberikan pemahaman terkait pengelolaan limbah B3.

“Pembinaan ini perlu dilakukan karena kegiatan penimbunan sampah media yang dilakukan oleh PUSKESMAS lau, artinya masih banyak faskes yang tidak tahu tentang pengelolaan limbah B3.

pembuangan limbah medis bercampur dengan limbah rumah tangga tentunya bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pencemaran. Hukuman berat menanti pihak-pihak yang melanggar aturan ini.

“Bagi siapapun yang membuang limbah beracun bisa kena denda hingga Rp 5 Miliar, Namun kewenangan sanksi hukum tersebut berada di tangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan wewenang pemerintah daerah hanya sebatas sanksi administrasi berupa teguran dan pembekuan izin operasional.

“Kedepan soal perizinan operasi puskesmas lau dan izin lingkungan harus lebih diperketat Semua usaha yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin pembuatanTPS untuk menyimpan limbah sementara waktu.

Selain permasalahan TPS, pengolahan limbah juga merupakan hal penting sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan. Selama ini, mayoritas tempat usaha maupun faskes penghasil limbah B3 tidak memiliki tempat pengolahan. Mereka harusnya bekerjasama dengan pihak ke tiga yang spesifik penanganan limbah B3.

mengungkapkan, ada dua cara pengolahan limbah B3. Yakni dibakar dan disterilkan kemudian dicacah menjadi barang daur ulang (autoclave).

“Jangan sampai pihak puskesmas menyembuhkan pasien, namun limbah yang dibuang justru membahayakan orang banyak.

pemerintah harus tegas dalam menyikapi untuk mengatur regulasi pengolahan limbah yang merupakan langkah tepat dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan masyarakat.

Keteledoran atau ketidak tahuan dalam membuang sampah medis secara sembarangan adalah pelanggaran, dan ini adalah salah satu fakta bahwa Puskesmas lau tidak memiliki izin lingkungan sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup Sebagaimana yang termaktub di dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Kami akan segera melaporkan hal ini karena sangat berbahaya bagi pasien dan masyarakat lainnya, selain itu pihak puskesmas tidak peka bahkan terkesan tidak peduli terhadap aturan pengolahan limbah.

Tumpukan sampah medis yang betul banyak dan tidak terpakai, mengundang tanda tanya besar, pasalnya kebutuhan akan bahan medis sangat banyak untuk pasien dan masyarakat, di duga sebahagian besar ada suplay pihak ketiga terhadap bahan medis yang sama, sementara bahan medis yang menggunakan dana pemerintah kebanyakan tidak terpakai sehingga menjadi sampah karena kadaluwarsa.

Exit mobile version